Bengkalis,Riauline.com  – Di tengah upaya pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, muncul polemik yang mengundang perhatian publik di Kabupaten Bengkalis. Program yang sejatinya bertujuan mulia itu kini dibayangi pertanyaan mengenai legalitas penggunaan aset yayasan dan status dokumen pendukung operasional salah satu penyelenggaranya, SPPG Sahabat Mulia.

Perdebatan bermula dari pernyataan pengelola SPPG Sahabat Mulia yang menyebut seluruh aspek legalitas operasional telah terpenuhi. Pernyataan tersebut sempat memberikan keyakinan bahwa seluruh prosedur administrasi telah dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, fakta lain justru muncul dari pihak yang disebut memiliki keterkaitan langsung dengan lokasi operasional kegiatan tersebut.

Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Islam (YPPI) Bengkalis, Dharma Firdaus Sitompul, mengaku terkejut ketika mengetahui gedung milik yayasan digunakan sebagai lokasi operasional SPPG Sahabat Mulia. Saat dikonfirmasi, ia menegaskan belum pernah memberikan izin penggunaan aset yayasan tersebut.

Menurut Dharma, hingga saat ini dirinya tidak mengetahui adanya kerja sama maupun perjanjian penyewaan gedung antara YPPI Bengkalis dengan pihak SPPG Sahabat Mulia. Ia bahkan menegaskan tidak pernah menandatangani ataupun mengeluarkan dokumen izin terkait pemanfaatan aset yayasan tersebut.

Tak hanya itu, Dharma juga menyebut tidak pernah ada koordinasi dari pihak ahli waris pendiri YPPI terkait penggunaan ataupun penyewaan gedung yang kini menjadi pusat operasional program tersebut.

"Ketiadaan komunikasi itu menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang memberikan persetujuan atas penggunaan aset yayasan," ujar Dharma, Jumat (12/6/26).

Perbedaan informasi antara pihak pengelola SPPG dan Ketua YPPI Bengkalis kemudian menjadi perhatian masyarakat. Sebab, penggunaan aset milik yayasan bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut kewenangan, tanggung jawab hukum, dan tata kelola lembaga yang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), salah satu dokumen penting yang berkaitan dengan standar kebersihan dan keamanan penyelenggaraan layanan makanan. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi ketentuan kesehatan.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Yesica Vebrina, pada 3 Juni 2026 lalu, proses penerbitan SLHS untuk SPPG Sahabat Mulia masih berlangsung. Saat itu, pihak SPPG disebut baru menyerahkan hasil pemeriksaan sampel yang menjadi salah satu syarat dalam proses pengurusan sertifikat.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada awal Juni lalu dokumen SLHS masih dalam tahap pemrosesan. Sementara itu, dalam klarifikasi terbaru yang disampaikan pengelola SPPG Sahabat Mulia, sertifikat tersebut disebut telah dimiliki. Perbedaan rentang waktu dan informasi inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan akan penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat.

Bagi publik, persoalan ini bukan semata tentang administrasi sebuah lembaga. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga setiap aspek penyelenggaraannya dituntut berjalan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi menjadi kata kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penjelasan mengenai dasar penggunaan aset YPPI Bengkalis, pihak yang berwenang memberikan izin, hingga waktu penerbitan dokumen pendukung operasional menjadi hal yang dinilai penting untuk disampaikan secara terbuka.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak SPPG Sahabat Mulia maupun instansi terkait. Penjelasan yang utuh, berimbang, dan transparan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.